Hubungan Indonesia dan Palestina Jika Teroris Menang Pemilu Palestina

      Pemilu Palestina yang semula akan diadakan Mei 2021 namun ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan sesungguhnya bisa mengubah wajah pemerintahan Palestina dari tangan Fatah ke Hamas yang dimasukkan dalam daftar organisasi teroris oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, Arab Saudi. Apakah Indonesia tetap konsisten mendukung bangsa Palestina jika organisasi teroris menjadi pemenang Pemilu Palestina? Siapkan Indonesia jika seorang pelaku teror menjadi Presiden Otoritas Palestina?

 Hubungan Indonesia dan Palestina Masa Kini

    Indonesia dan Palestina berhubungan baik, bahkan Indonesia paling konsisten mendukung Palestina dan bersuara untuk kemerdekaan meski sesungguhnya Yasser Arafat, pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sudah mendeklarasikan kemerdekaan pada 15 November 1988 dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sudah mengakui Palestina sebagai negara berdaulat pada tahun 2012. Bendera Palestina resmi berkibar di markas besar PBB di New York pada tahun 2015.

      Pemilu Palestina 2021 semula akan berlangsung 22 Mei untuk pemilihan legislatif dan 31 Juli untuk pemilihan presiden namun Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas memutuskan menunda pemilu legislatif dengan alasan warga Yerusalem Timur tidak ikut pemilu. Sesuai kesepakatan Oslo tahun 1993, orang Arab Palestina yang tinggal di Gaza, Tepi Barat dan Yerusalem Timur berhak mengikuti pemilu Palestina. Saat ini warga Arab Palestina yang tinggal di Yerusalem Timur dan memiliki hak suara sebanyak 150 ribu orang. Namun yang diberikan izin menggunakan hak suara oleh Israel dan Otoritas Palestina pada tahun 2006 hanya 6300 orang. Israel sejauh ini belum memutuskan apakah akan membolehkan warga Arab Palestina di Yerusalem Timur untuk ikut pemilu 2021. Apalagi jika melihat kerusuhan di Masjid Al Aqsa pada Jumat terakhir bulan Ramadan silam, besar kemungkinan negosiasi soal Pemilu di Yerusalem Timur makin alot.

       Bisa dipastikan Israel sendiri cemas pemilu akan mengubah sejarah Palestina dan menjadikan Harakat al-Muqawwamatul Islamiyyah atau disingkat Hamas sebagai pemenang pemilu legislatif dan wakil dari Hamas berpotensi duduk sebagai Presiden Otoritas Palestina. Pemilu terakhir Palestina pada tahun 2006 silam mengantarkan Hamas sebagai pemenang pemilu di wilayah Gaza sehingga Harakat al-Tahrir al-Filistiniya atau Fatah hanya bisa berkuasa di Tepi Barat.

Konflik Internal Fatah dan Hamas

      Fatah selama ini masih bisa membangun dialog dengan Israel dan dianggap lebih lunak karena bersedia menandatangani perjanjian damai Israel dan Palestina dalam Kesepakatan Oslo 1993. Namun pada tahun 2015, di depan Sidang Umum PBB Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas menyatakan Palestina tidak lagi terikat dengan Kesepakatan Oslo sehingga indikasi konflik akan berlarut-larut makin terlihat. Meski Fatah dan Hamas adalah partai politik, keduanya mempunyai sayap militer, Fatah dengan Brigade Martir al-Aqsha dan Hamas dengan Brigade al-Qassam. Kedua sayap militer Palestina ini bukan hanya melawan tentara Israel dan melakukan teror terhadap warga sipil Israel, tetapi juga sebagai unjuk kekuatan terhadap lawan politik antara Fatah dan Hamas.

       Sejak Fatah kalah di Gaza tahun 2006 silam, terjadi konflik antara Fatah -yang dibentuk oleh Yasser Arafat tahun 1957 di Kuwait- dengan Hamas yang berawal sebagai cabang Ikhwanul Muslimin di Gaza pada tahun 1987. Begitu Hamas berkuasa, media Inggris The Guardian pada 13 Juni 2007 menulis, “Hamas menahan pemimpin Fatah yang ada di Gaza seperti Kepala Pengawal Presiden Mahmoud Abbas Musbah al-Bhaisi, Kepala Pasukan Keamanan Nasional Jamal Kayed, pejabat politik senior Fatah di Gaza Majed Abu Shammala dan juru bicara Fatah Tawfiq Abu Khoussa. Bahkan Hamas mengeksekusi militan Fatah di Gaza Samih al-Madhoun.” Kantor berita Reuters menulis pada 11 Juni 2007 sebanyak 630 orang Palestina terbunuh sejak Hamas menang pemilu di Gaza. Kekerasan Hamas terhadap Fatah masih terjadi misal dengan upaya bom mobil terhadap Perdana Menteri Palestina saat datang ke Gaza tahun 2018 dan terakhir juru bicara Fatah Atef Abu Seif dipukuli di Gaza pada Maret 2019 oleh 25 orang. Kini novelis kelahiran Gaza Atef Abu Seif diangkat menjadi Menteri Kebudayaan Palestina.

       Konflik internal antara Fatah dan Hamas yang sudah berlangsung lama inilah yang bisa muncul kembali pasca Pemilu Palestina mendatang. Bahkan wilayah konflik bisa meluas hingga ke Tepi Barat karena Hamas berpeluang menang daripada Fatah yang terbelit perpecahan internal. Perang saudara sesama Palestina tentu sangat tidak diharapkan tetapi berpotensi terjadi seperti tahun 2007 silam.

Fatah Terpuruk, Hamas Berpeluang Menang

       Alih-alih mempersiapkan pengganti dirinya yang sudah 16 tahun duduk sebagai penguasa, Mahmoud Abbas justru menyingkirkan kandidat potensial Fatah, Nasser al-Kidwa, keponakan Yasser Arafat yang berusia 67 tahun yang selama ini menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Otoritas Palestina dan wakil Otoritas Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Fatah kini berhadapan dengan Nasser al-Kidwa yang menggaet Marwan Barghouti, yang saat ini berada di dalam penjara menjalani hukuman seumur hidup setelah perlawanan berdarah Palestina atau Intifada. Friksi internal Fatah ini akan sangat menguntungkan Hamas yang saat ini tentu lebih siap menyambut Pemilu Palestina dibandingkan ketika Hamas pertama kali ikut Pemilu Palestina tahun 2006.

      Untuk kandidat calon presiden, petahana Mahmoud Abbas yang sudah berusia 86 tahun tentu akan ngos-ngosan menarik pemilih muda. Pemilih Palestina berusia muda mencapai 1 juta pemilih dari 2,3 juta orang yang mempunyai hak suara. Mayoritas penduduk Palestina berusia di bawah 40 tahun, yakni 80% dari total 5 juta penduduk menurut data Population Pyramid.[1] Kandidat presiden berusia muda tentu lebih mudah masuk gelanggang politik Palestina karena itu tidak heran, Mahmoud Abbas memundurkan pemilu karena takut kehilangan kursi kepresidenan dan tidak siap melawan Hamas yang lebih solid daripada Fatah, partai Presiden Mahmoud Abbas.

Akankah Indonesia Mendukung Kelompok Teror Pemenang Pemilu Palestina?

      Meski pemilu legislatif mundur dari jadwal, pemilu tetap harus berlangsung tahun ini karena kesepakatan Fatah dan Hamas. Jika Hamas menang pemilu legislatif Palestina dan kandidat Hamas berhasil menjadi Presiden Otoritas Palestina maka Indonesia berada dalam situasi yang sulit sebab Hamas mempunyai rekam jejak kekerasan. Saat ini partai politik Hamas dimasukkan dalam daftar kelompok teror oleh Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa hingga Arab Saudi. Indonesia tidak memasukkan Hamas sebagai kelompok teror dengan alasan merujuk pada daftar kelompok teroris yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sementara Indonesia di dalam negeri saat ini sedang bekerja keras melawan terorisme yang semakin menyeramkan menyusul pelibatan pelaku bom bunuh diri milenial dan dari keluarga atau pasangan suami-istri. Belum lagi Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang meneror umat Kristen di Sigi dan Poso. Keseriusan pemerintah kita memerangi radikalisme, ekstremisme dan terorisme tentu akan berpengaruh jika pemerintah Indonesia menjalin hubungan dengan kelompok yang kerap meneror warga sipil Israel. Hamas pernah terlibat perang saudara melawan sesama Arab Palestina pada tahun 2007 setelah pemilu   dan bahkan terlibat upaya membunuh Perdana Menteri Palestina dari Fatah pada tahun 2018 saat kunjungan kerja meresmikan pabrik di Gaza.

      Indonesia selama ini mendukung Palestina dan menjalin hubungan baik dengan pemerintahan Otoritas Palestina yang dikuasai Fatah tetapi menjaga jarak dengan Hamas di Gaza. Bahkan ketika perwakilan Hamas datang ke Jakarta pada tahun 2014 silam dan bertemu dengan sejumlah anggota DPR untuk meminta izin dibukanya kantor perwakilan Hamas di Jakarta, Kementerian Luar Negeri Indonesia menolak keinginan itu. Alasan Kemlu, Indonesia berhubungan dengan negara Palestina bukan dengan faksi-faksi dalam Palestina. Hamas dipersilakan berhubungan dengan Kedutaan Besar Palestina di Jakarta jika ingin membuka kantor perwakilan. Ketegasan pemerintah Indonesia saat itu tentu patut diapresiasi karena hanya menjalin hubungan dengan pemenang pemilu dan pemerintah yang berkuasa. Upaya terakhir Hamas mendekati pemerintah Indonesia adalah saat pemimpin Hamas Ismael Haniyeh menyurati Presiden Joko Widodo. Mengutip Anadolu Agency pada 13 Mei 2021 mempublikasikan isi surat itu,“Hamas, kata Haniyeh, berharap Jokowi dan umat Islam dapat berdiri bersama melawan agresi Israel pada akhir bulan suci Ramadan ini. Haniyeh mengatakan rakyat Palestina juga tidak akan berhenti untuk mempertahankan tanah dan kesucian Baitul Maqdis atas nama seluruh umat Islam.” Permintaan senada kepada Indonesia diulangi kembali pada 18 Mei 2021 oleh Hamas namun baru dipublikasikan oleh Anadolu Agency pada 20 Mei 2021.  “Kami meminta Anda untuk segera bertindak dan memobilisasi dukungan Arab, Islam, dan internasional, dan untuk mengambil sikap yang jelas dan tegas untuk mewajibkan pendudukan Israel agar segera menghentikan agresi dan terornya di Jalur Gaza yang terkepung.”  

       Karena itu jika Hamas menang pemilu, alangkah baiknya jika Indonesia tetap menjaga jarak dengan Hamas dan konsisten dalam melawan terorisme baik terorisme di tanah air maupun terorisme di negara lain. Hubungan baik Indonesia dan Palestina akan memasuki babak baru yang bisa jadi meregang dan suam-suam kuku, tidak sehangat dengan Fatah. Tetapi inilah risiko yang harus diambil pemerintah Indonesia guna membuktikan sikap tegas Indonesia dalam melawan kekerasan dan terorisme.

      Demikian pula jika Fatah menang pemilu legislatif dan napi terorisme Marwan Barghouti yang menjadi presiden, posisi Indonesia tetap tidak nyaman. Marwan Barghouti dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas lima serangan teror antara lain tahun 2001 yang menewaskan seorang pemuka agama Kristen Ortodoks Yunani, Januari 2002 serangan di pompa bensin, Maret 2002 serangan di restoran di Tel Aviv yang menewaskan tiga orang serta bom mobil di Yerusalem. Anda bisa membayangkan Presiden Joko Widodo berjabat tangan dengan seorang presiden, mantan teroris yang tangannya berlumuran darah. Anda bisa membayangkan melihat foto atau tayangan televisi ketika Presiden Joko Widodo bersanding dengan Presiden Otoritas Palestina yang seharusnya masih mendekam dalam penjara tetapi bisa keluar penjara karena meraih suara di pemilu.

      Bisa jadi latar belakang Hamas sebagai kelompok teror dan Marwan Barghouti sebagai teroris akan tenggelam di tengah dukungan para penyorak yang mengklaim perjuangan Hamas atau Marwan Barghouti adalah perjuangan melawan penjajah Israel. Namun sejarah tidak bisa berbohong. Fakta sejarah menunjukkan Hamas menang pemilu di saat Israel sudah keluar dari Gaza tahun 2005. Fakta sejarah membuktikan Marwan Barghouti melakukan aksi teror saat Palestina dan Israel sudah sepakat untuk berdamai dan menandatangani Kesepakatan Oslo tahun 1993.

     Fakta sejarah inilah yang menambah beban pemerintah Indonesia untuk tetap menjaga wibawa di depan rakyatnya sendiri dalam perang melawan terorisme. Ketegasan di dalam negeri memerangi kelompok teror bisa terlucuti jika Indonesia memberi dukungan politik kepada kelompok teror seperti Hamas atau presiden baru Palestina yang dilabeli teroris, sekalipun sudah menang pemilu Palestina. Kebijakan luar negeri Indonesia terkait Israel dan Palestina sangat perlu dievaluasi jika Hamas menjadi partai yang duduk dalam pemerintahan Palestina dan mantan teroris atau tokoh pelaku teror yang kelak menjabat sebagai Presiden Otoritas Palestina. []

Penulis : Monique Rijkers